Tata Cara Pengaduan

Ditulis oleh Super User on 14 Maret 2019. Dilihat: 4329

PELAYANAN PENGADUAN

Prosedur Pengaduan

PROSEDUR PENGADUAN

Tata Cara Pengaduan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.

Pengaduan dapat disampaikan melalui:

Aplikasi SIWAS MA-RI pada situs Mahkamah Agung;

Layanan pesan singkat/SMS;
Surat elektronik (e-mail);
Faksimile;
Telepon;
Meja Pengaduan;
Surat; dan/atau
Kotak Pengaduan.

Dalam hal Pengaduan diajukan secara lisan;

Pelapor datang menghadap sendiri ke meja Pengaduan, dengan menunjukkan indentitas diri.
Petugas meja Pengaduan memasukkan laporan Pengaduan ke dalam aplikasi SIWAS MA-RI
petugas meja Pengaduan memberikan nomor register Pengaduan kepada Pelapor guna memonitor tindak lanjut penanganan Pengaduan.

Dalam hal Pengaduan dilakukan secara tertulis, memuat:

Identitas Pelapor;
Identitas Terlapor jelas;
Perbuatan yang diduga dilanggar harus dilengkapi dengan waktu dan tempat kejadian, alasan penyampaian Pengaduan, bagaimana pelanggaran itu terjadi misalnya, apabila perbuatan yang diadukan berkaitan dengan pemeriksaan suatu perkara, Pengaduan harus dilengkapi dengan nomor perkara;
Menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung Pengaduan yang disampaikan misalnya, bukti atauketerangan ini termasuk nama, alamat dan nomor kontak pihak lain yang dapat dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat Pengaduan Pelapor; dan
Petugas Meja Pengaduan memasukkan laporan Pengaduan tertulis ke dalam aplikasi SIWAS MA-RI dengan melampirkan dokumen Pengaduan. Dokumen asli Pengaduan diarsipkan pada Pengadilan yang bersangkutan dan dapat dikirim ke Badan Pengawasan apabila diperlukan.

Dalam hal Pengaduan dilakukan secara elektronik, memuat :

Identitas Pelapor;
Identitas Terlapor jelas;
Dugaan perbuatan yang dilanggar jelas, misalnya perbuatan yang diadukan berkaitan dengan pemeriksaan suatu perkara maka Pengaduan harus dilengkapi dengan nomor perkara;
Menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung Pengaduan yang disampaikan. Misalnya bukti atau keterangan termasuk nama jelas, alamat dan nomor kontak pihak lain yang dapat dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat Pengaduan Pelapor.
Meskipun Pelapor tidak mencantumkan identitasnya secara lengkap, namun apabila informasi Pengaduan logis dan memadai, Pengaduan dapat ditindaklanjuti.

Tata Cara Pengiriman

Pengaduan disampaikan kepada Mahkamah Agung, satuan kerja eselon I pada Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Banding atau Pengadilan Tingkat Pertama secara lisan dan tertulis melalui Meja Pengaduan pada Mahkamah Agung, satuan kerja eselon I pada Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Banding atau Pengadilan Tingkat Pertama dan/atau secara elektronik melalui aplikasi SIWAS MA-RI.

Jika Anda ingin memasukkan pengaduan melalui Pengadilan Agama Ponorogo, silahkan masukkan/kirimkan pengaduan anda ke :

PENGADILAN AGAMA PONOROGO Kelas I.A
Jl. Ir. H. Juanda No. 25 Ponorogo 63418
Telp / Fax. (0352) 481133
Email : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Hak Pelapor & Terlapor

HAK-HAK PELAPOR DAN TERLAPOR

berdasarkan PERMA no. 9 Tahun 2016

A. Dalam penanganan Pengaduan Pelapor memiliki hak untuk :

mendapatkan perlindungan kerahasiaan identitasnya;
mendapatkan kesempatan untuk dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun;
mendapatkan informasi mengenai tahapan laporan/Pengaduan yang didaftarkannya;
mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dengan Terlapor dalam pemeriksaan;
mengajukan bukti untuk memperkuat Pengaduannya; dan
mendapatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dirinya;

B. Dalam penanganan Pengaduan, Terlapor memiliki hak untuk :

membuktikan bahwa ia tidak bersalah dengan mengajukan Saksi dan alat bukti lain;
mendapatkan kesempatan untuk dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun;
mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dengan Pelapor dalam pemeriksaan;
meminta Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dirinya; dan
mendapatkan surat keterangan yang menyatakan bahwa Pengaduan atas dirinya tidak terbukti;

Pedoman Pengaduan

PENGADUAN DUGAAN PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH HAKIM DAN PEGAWAI

berdasarkan PERMA no. 9 Tahun 2016

a.	Sumber pengaduan:
	(1)	Dari masyarakat:
		-	Para pencari keadilan;
		-	Pengacara;
		-	Lembaga bantuan hukum;
		-	Lembaga swadaya masyarakat;
		-	Dewan perwakilan rakyat;
		-	Sekretariat kepresidenan dan wakil presiden;
		-	Kantor menteri pendayagunaan aparatur negara;
		-	Komisi pemberantasan korupsi;
		-	Komisi hukum nasional;
		-	Komisi ombudsman nasional;
		-	Komisi yudisial;
		-	Dan lain-lain.
	(2)	Pengaduan dari internal lembaga pengadilan.Pengaduan ini ditujukan terhadap aparat lembaga peradilan, yang diajukan oleh warga lembaga peradilan sendiri (termasuk keluarganya)
	(3)	Laporan kedinasan. Laporan kedinasan ini merupakan laporan resmi dari pimpinan lembaga peradilan mengenai aparat pengadilan yang dipimpinnya.
		Informasi dari:
		-	Instansi lain;
		-	Media massa;
		-	Isu yang berkembang.
b.	Pengaduan ditujukan kepada lembaga peradilan;
c.	Proses penanganan pengaduan:
	(1)	Pencatatan;
	(2)	Penelaahan;
	(3)	Penyaluran;
	(4)	Pembentukan Tim Pemeriksa;
	(5)	Survey pendahuluan;
	(6)	Menyusun rencana pemeriksaan;
	(7)	Pelaksanaan pemeriksaan.

MATERI PENGADUAN

Materi pengaduan meliputi hal-hal sebagai berikut:

1.	Pelanggaran terhadap kode etik dan atau pedoman perilaku hakim.
2.	Penyalahgunaan wewenang atau jabatan.
3.	Pelanggaran sumpah jabatan.
4.	Pelanggaran terhadap peraturan PNS atau peraturan disiplin militer.
5.	Perbuatan tercela yaitu berupa perbuatan amoral,asusila atau perbuatan-perbuatan yang tidak selayaknya dilakukan oleh seorang aparat lembaga peradilan, maupun selaku anggota masyarakat.
6.	Pelanggaran hukum acara, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaian dan ketidakpahaman.
7.	Mal administrasi, yaitu terjadinya kesalahan, kekeliruan atau kelalaian yang bersifat administratif.
8.	Pelayanan publik yang tidak memuaskan yang dapat merugikan pihak-pihak yang berkepentingan serta masyarakat secara umum.

TAHAP PEMERIKSAAN ATAS PENGADUAN

Pelaksanaan pemeriksaan dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:

a.	Memeriksa pengaduan, meliputi:
	-	Indentitas pengadu;
	-	Relevansi kepentingan pengadu;
	-	Penjelasan lengkap tentang hal yang diadukannya;
	-	Bukti-bukti yang dimiliki pengadu.
b.	Memeriksa pihak-pihak yang terkait.Pihak lain yang dapat diajukan oleh pengadu untuk menguatkan dalil-dalilnya, maupun atas inisiatif tim memeriksa untuk kepentingan melakukan klarifikasi maupun konfirmasi mengenai pengaduan tersebut.
c.	Memeriksa pihak yang diadukan, meliputi:
	-	Identitas;
	-	Riwayat hidup dan riwayat pekerjaan secara singkat;
	-	Klarifikasi atas hal yang dilaporkan.
d.	Memeriksa pihak lain yang diajukan oleh pihak yang diadukan, yaitu pihak yang dapat menguatkan dalil-dalilnya.
e.	Memeriksa surat-surat dan dokumen dengan teliti dan seksama, dibuat foto kopinya dan dilegalisir.
f.	Mengkonfrontir antara pengadu dengan pihak yang diadukan, atau pihak lainnya (apabila diperlukan).
g.	Melakukan pemeriksaan lapangan (bila diperlukan).

Penyampaian Pengaduan

Penyampaian laporan pengaduan ditujukan kepada :

Ketua Pengadilan Agama atau Ketua Pengadilan Tingkat Banding setempat, di mana peristiwa yang diadukan terjadi atau di mana Terlapor bertugas, atau Ketua Mahkamah Agung RI.

Anda dapat menyampaikan pengaduan Anda tersebut melalui:

Meja Pengaduan yang tersedia di Pengadilan Agama Ponorogo
Mengisi formulir pengaduan yang tersedia di website Mahkamah Agung RI di www.mahkamahagung.go.id atau melalui website Pengadilan Agama Ponorogo di www.pa-ponorogo.go.id
Mengirim lewat pos dalam amplop tertutup.
Apabila Anda menyampaikan pengaduan melalui Meja Pengaduan atau website Mahkamah Agung RI atau website Pengadilan Agama Ponorogo, anda akan mendapatkan Tanda Terima Pengaduan antara lain memuat Nomor Registrasi serta tanggal penerimaan pengaduan

Tahapan Penanganan Pengaduan

Alur Dan Tahapan Penanganan

Alur Tahapan Penanganan

Pengaduan diterima oleh :

Pengadilan Agama Ponorogo, baik melalui telepon (0352) 481133, atau melalui Meja Pengaduan yakni pada saat jam kerja mulai pukul 07.30 s/d 16.00 WIB pada hari Senin sampai dengan hari Jum’at maupun yang dikirim melalui pos ke alamat kantor di Jl. Ir. H. Juanda No 25 Ponorogo atau melalui faksimil (0352) 481133, atau melalui website www.pa-ponorogo.go.id atau website Mahkamah Agung RI www.mahkamahagung.go.id.
Petugas pengadilan memberikan Tanda Terima Pengaduan kepada Pelapor, ketika laporan diajukan secara langsung melalui Meja Pengaduan. Pelapor yang menyampaikan pengaduan melalui website akan mendapatkan Tanda Terima pengaduan dalam bentuk elektronik.
Pengaduan yang diterima akan melalui proses penelaahan awal sebelum dapat ditentukan untuk ditindaklanjuti dengan proses pemeriksaan atau tidak.
Apabila berdasarkan hasil penelaahan awal pengaduan dinilai dapat ditindaklanjuti, Mahkamah Agung/Pengadilan Agama Ponorogo akan membentuk Tim Pemeriksa yang akan melakukan pemeriksaan untuk membuktikan kebenaran pengaduan.
Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan, materi pengaduan terbukti kebenarannya, Terlapor akan dijatuhi sanksi/hukuman disiplin oleh Pimpinan Mahkamah Agung/Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dalam hal pengaduan tidak terbukti kebenarannya, maka pengaduan akan diarsipkan dan dapat digunakan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pelapor dapat meminta informasi mengenai tindak lanjut / tahapan penanganan pengaduan kepada Meja Pengaduan, atau melalui fitur pelayanan informasi di website Pengadilan Agama Ponorogo.

Penyelesaian Pengaduan

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PENGADUAN

Berdasarkan SK KMA No 026 Tahun 2012, Jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagai berikut :

Pengadilan menyediakan meja pengaduan untuk menerima pengaduan dari masyarakat atau pencari keadilan tentang mengenai penyelenggaraan peradilan termasuk pelayanan publik dan atau perilaku aparat pengadilan. Meja pengaduan tidak menerima pengaduan yang terkait dengan isi dari putusan atau tentang substansi perkara dan pengaduan tentang fakta atau peristiwa yang terjadi lebih dari 2 (dua) tahun sebelum pengaduan diterima. Khusus untuk pengaduan tentang pelayanan pengadilan harus disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak pengadu menerima layanan pengadilan.
Masyarakat dapat menyampaikan Pengaduan melalui meja pengaduan, situs Badan Pengawasan MA (http://bawas.mahkamahagung.go.id/web_bawas/) atau melalui pos dengan mengisi formulir pengaduan secara tertulis dan melampirkan bukti-bukti yang diperlukan.
Petugas meja pengaduan akan memberikan tanda terima yang berisi nomor pengaduan yang dapat digunakan oleh pelapor untuk mendapatkan informasi mengenai status pengaduannya. Dalam hal pengaduan dilakukan melalui pos, maka petugas pengaduan memberitahukan pelapor perihal pengaduan telah diterima dengan memberikan nomor agenda.
Pengadilan wajib menyampaikan informasi mengenai status pengaduan kepada pelapor dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengaduan disampaikan, selanjutnya pelapor berhak mendapatkan informasi mengenai perkembangan status pengaduannya. Dalam hal, pengaduan dilakukan melalui pos, maka jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja berlaku sejak tanggal pemberitahuan telah diterimanya surat pengaduan oleh Badan Pengawasan atau Pengadilan Tingkat Banding.
Pengadilan wajib memeriksa dan memberitahukan status pengaduan kepada pelapor selambat-lambatnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak pengaduan didaftar di agenda pengaduan Badan Pengawasan atau Pengadilan Tingkat Banding. Dalam hal pemeriksaan belum selesai dilakukan dalam jangka waktu tersebut maka pengadilan wajib memberitahukan alasan penundaan tersebut kepada pelapor melalui surat.
Penyelenggara pelayanan pengadilan wajib menanggapi pengaduan masyarakat paling larnbat 14 (empat belas) hari sejak pengaduan diterima yang sekurang-kurangnya berisi informasi lengkap atau tidak lengkapnya materi aduan
Dalam hal materi aduan tidak lengkap, pengadu melengkapi materi aduannya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak menerima tanggapan dari penyelenggara sebagaimana diinformasikan oleh pihak penyelenggara.
Dalam hal berkas pengaduan tidak dilengkapi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari maka pengadu dianggap mencabut pengaduannya.
Dalam hal pengaduan tidak ditanggapi oleh penyelenggara pengaduan sesuai dengan ketentuan, maka pengadu dapat menyampaikan laporan kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.
Badan Pengawasan MA dapat mengambil alih pengaduan atas pelayanan pengadilan yang ditujukan kepada penyelenggara dalam hal pengaduan tersebut dianggap penting oleh Mahkamah Agung untuk segera diselesaikan, atau dalam hal Penyelenggara lalai dan atau tidak tepat waktu dalam menyelesaikan pengaduan tersebut.
Setiap Penyelenggara Pelayanan Pengadilan wajib mengumumkan Rekapitulasi penyelesaian pengaduan pelayanan publik kepada masyarakat melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat. Hal-hal yang diumumkan meliputi: jumlah pengaduan yang masuk, jenis-jenis pengaduan yang masuk, status penanganan pengaduan.

Tindak Lanjut Pengaduan

TINDAK LANJUT PENGADUAN

PENGADILAN AGAMA PONOROGO

No.	Tanggal	Sumber	Jenis	Status	Hasil dan Tindak Lanjut	e-Dokumen
1.	16 Mei 2018	Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI	Pengaduan Masyarakat	Selesai	Tidak Terbukti adanya Pelanggaran	Surat Klarifikasi
2.	29 Agustus 2018	Portal Website LAPOR	Pengaduan Masyarakat	Selesai	Tidak Terbukti adanya Pelanggaran	Surat Klarifikasi