logo6

idaren
Assalamu'alaikum, Wr. Wb. || Selamat Datang di situs resmi Pengadilan Agama Ponorogo || Media Pelayanan, Transparansi dan Informasi || Tidak Korupsi, Tanpa Gratifikasi, Bebas Pungli, Pengadilan Agama Ponorogo Siap Melayani Dengan Ikhlas Sepenuh Hati, Wassalamu'alaikum, Wr. Wb

Pencanangan Zona Integritas

Video pencanangan pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Ponorogo. Adalah upaya untuk mewujudkan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
Pencanangan Zona Integritas

SIWAS

Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.
SIWAS

Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat

adalah layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan masyarakat Indonesia - “Berani LAPOR! Untuk Pelayanan Publik yang Lebih Baik”
Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat

Program Prioritas Badilag

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama telah menetapkan Program Prioritas Tahun 2022 dengan tema "Evaluasi dan Akselerasi Peradilan Agama Berkelas Dunia" untuk menjadi pedoman bagi pelaksanaan tugas-tugas Pengadilan Agama di seluruh Indonesia.
Program Prioritas Badilag

Pendaftaran Melalui E-court

Adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.
Pendaftaran Melalui E-court

siwasAplikasi untuk melaporkan indikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung RI atau Peradilan dibawahnya.

sippMelalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), anda akan mengetahui tahapan dan riwayat perkara.

biaya perkaraEstimasi panjar biaya yang dibayar oleh pihak berperkara dalam proses penyelesaian perkara dan RADIUS Perkara.

dirputSistem berbasis web yang dimiliki Mahkamah Agung untuk mempublikasikan putusan Pengadilan Agama Ponorogo.

gugatan mandiriPelayanan mudah, cepat, biaya ringan, Pengadilan Agama menyediakan Pembuatan Gugatan / Permohonan mandiri.

Ditulis oleh Super User on . Dilihat: 882

PEDOMAN PENGAWASAN

 

A. PENGERTIAN UMUM

  1. Pengawasan Internal adalah pengawasan dan dalam lingkungan peradilan sendiri yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu : Pengawasan Melekat dan Pengawasan Fungsional.
  2. Pengawasan Melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-­undangan yang berlaku;
  3. Pengawasan Fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam satuan kerja tersendiri yang diperuntukkan untuk itu. Di lingkungan lembaga peradilan, pengawasan fungsional ini dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia
  4. Pengawasan Rutin/Reguler adalah pengawasan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung, pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama secara rutin terhadap penyelenggaraan peradilan sesuai dengan kewenangan masing-masing;
  5. Pengawasan Keuangan adalah pemeriksaan terhadap penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dana/bantuan pihak ketiga yang sedang berjalan (Current Audit), dan atau yang telah direalisasikan beserta neraca (Post Audit) yang meliputi Audit Ketaatan (terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku), Audit Keuangan (dengan menggunakan standar akuntansi yang berlaku), dan Audit Operasional (apakah pengelolaan APBN telah dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif);
  6. Penanganan Pengaduan adalah rangkaian proses penanganan atas pengaduan yang ditujukan terhadap instansi, atau pelayanan publik, atau tingkah laku aparat peradilan dengan cara melakukan monitoring, dan atau observasi, dan atau konfirmasi, dan atau klarifikasi, dan atau investigasi (pemeriksaan) untuk mengungkapkan benar tidaknya hal yang diadukan tersebut;
  7. Badan Pengawasan Mahkamah Agung adalah satuan kerja pengawasan fungsional pada Mahkamah Agung yang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di Lingkungan Mahkamah Agung dan pengadilan disemua lingkungan peradilan.
  8. Manajemen Pengadilan adalah rangkaian kebijakan untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian/ pengawasan dan penilaian serta evaluasi atas kegiatan yang dilakukan;
  9. Administrasi Persidangan adalah seluruh kegiatan yang harus dilakukan untuk pelaksanaan persidangan, meliputi sistem pembagian perkara, penentuan majelis hakim, penentuan hari sidang, pemanggilan, pembuatan berita acara persidangan, dan tertib persidangan;
  10. Administrasi Perkara adalah seluruh kegiatan yang dilakukan oleh aparat pengadilan yang diberi tugas untuk mengelola penanganan perkara yang meliputi prosedur penerimaan perkara, keuangan perkara, pemberkasan perkara, penyelesaian perkara, dan pembuatan laporan perkara sesuai dengan pola yang sudah ditetapkan;
  11. Administrasi Umum adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dibidang kepegawaian, keuangan, inventaris, perpustakaan, tertib, persuratan, tertib perkantoran, dan lain-lain;
  12. Kinerja Pelayanan Publik adalah suatu tingkat pencapaian atas pelaksanaan tugas pelayanan publik dibidang hukum dan keadilan yang mendukung terwujudnya visi dan misi lembaga peradilan;
  13. Tindak Lanjut adalah tindakan, atau kebijakan yang diambil sebagai pelaksanaan dan rekomendasi hasil pengawasan.

 B. MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI PENGAWASAN

     Pengawasan dilaksanakan dengan maksud untuk :

  1. Memperoleh informasi apakah penyelenggaraan tehnis peradilan, pengelolaan administrasi peradilan, dan pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  2. Memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan, perencanaan dan pelaksanaan tugas-tugas peradilan.
  3. Mencegah terjadinya penyimpangan, mal administrasi, dan ketidakefisienan penyelenggaraan peradilan.
  4. Menilai kinerja.

    Tujuan Pengawasan

Pengawasan dilaksanakan untuk dapat mengetahui kenyataan yang ada sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas pengadilan, tingkah laku aparat pengadilan, dan kinerja pelayanan publik pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.

     Fungsi Pengawasan

     Fungsi pengawasan meliputi :

  1. Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  2. Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib sebagaimana mestinya, dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-­baiknya.
  3. Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari keadilan yang meliputi: kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang cepat, dan biaya berperkara yang murah.

C. WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENGAWASAN

     Dalam pelaksanaan pengawasan melekat, wewenang dan tanggungjawab pengawasan berada pada:

  1. Di Lingkungan Mahkamah Agung :
    - Pimpinan Mahkamah Agung;
    - Seluruh pejabat kepaniteraan Mahkamah Agung;
    - Seluruh pejabat struktural di Lingkungan Mahkamah Agung;
  2. Di lingkungan pengadilan tingkat banding :
    - Pimpinan pengadilan tingkat banding;
    - Seluruh pejabat struktural dilingkungan pengadilan tingkat banding;
  3. Di lingkungan pengadilan tingkat pertama :
    - Pimpinan pengadilan tingkat pertama;
    - Seluruh pejabat kepaniteraan;
    - Seluruh pejabat struktural di lingkungan pengadilan tingkat pertama;

D. RUANG LINGKUP DAN SASARAN PENGAWASAN

  1. Ruang lingkup pengawasan meliputi penyelenggaraan, pelaksanaan dan pengelolaan organisasi, administrasi, dan finansial peradilan;
  2. Sasaran pengawasan :
    - Lembaga peradilan yang meliputi Mahkamah Agung, pengadilan tingkat banding, dan
       pengadilan tingkat pertama;
    - Aparat peradilan di Lingkungan Mahkamah Agung, pengadilan tingkat banding, dan
       pengadilan tingkat pertama;

 E. BENTUK DAN PRINSIP PENGAWASAN

  1. Bentuk Pengawasan

      Bentuk pengawasan terdiri atas :

  1. Pengawasan langsung, yaitu dengan cara melakukan pemeriksaan;
  2. Pengawasan tidak langsung, yaitu dilakukan dengan melakukan pengujian atau penilaian atas laporan atau isi dokumen;

  2. Prinsip Pengawasan

      Pengawasan dilakukan dengan berpegang pada prinsip-prinsip :

  1. Independensi, dalam pengertian bahwa pengawasan dilakukan semata-mata untuk kepentingan lembaga peradilan, tanpa ditumpangi oleh kepentingankepentingan lainnya;
  2. Objektivitas, dalam pengertian bahwa pengawasan dilakukan dengan menggunakan kriteria-kriteria yang telah, ditentukan sebelumnya yang antara lain adalah : hukum acara, peraturan perundang-undangan yang terkait, petunjuk-petunjuk Mahkamah Agung, kode etik dan Code of Conduct hakim;
  3. Kompetensi, dalam pengertian bahwa pengawasan dilakukan oleh aparatlpersonil yang ditunjuk untuk itu dengan wewenang, pertanggungjawaban, dan uraian tugas yang jelas;
  4. Formalistik, dalam pengertian bahwa pengawasan dilakukan berdasarkan aturan dan mekanisme yang telah ditentukan;
  5. Koordinasi, dalam pengertian bahwa pengawasan dilakukan dengan sepengetahuan pihak-pihak terkait untuk mencegah terjadinya Over-Lapping;
  6. Integrasi dan Sinkronisasi, dalam pengertian bahwa pengawasan dilakukan dengan melibatkan pihakpihak yang terkait, untuk menghindari terjadinya tumpang tindih dalam melakukan pengawasan;
  7. Efesien, Efektif dan Ekonomis dalam pengertian bahwa pengawasan harus dilakukan dengan waktu yang cepat, biaya yang ringan, dan dengan hasil yang bermanfaat secara maksimal.
  • Inovasi Drive Thru
  • Tutorial E-Court
  • PTSP PA Ponorogo
  • 12. Anggaran 2022
  • piagam pelaporan perkara 2022
  • Piagam pelaksanaan anggaran 2022
  • 11. Piagam Perkara 2022
  • 1. piagam anggaran 2021 fix
  • 2. piagam dekorum 2020 fix
  • 3. piagam sipp 2020 fix
  • 4. piagam juara umum 2019 fix
  • 5. piagam website 2019 fix
  • 6. piagam upload 2019 fix
  • 7. piagam anggaran 2019 fix
  • 8. piagam kebersihan 2019 fix
  • 9. piagam perkara 2019 fix
  • 10. piagam PTSP 2019 fix
  • Peringkat Terbaik III Dalam Bidang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran IKPA DIPA 01 Triwulan III Tahun 2022
  • Peringkat Terbaik II Dalam Bidang Kinerja Pelaporan Perkara di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2022
  • Peringkat Terbaik III Dalam Bidang Kinerja Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2022
  • Peringkat Terbaik II Kategori Bidang Kinerja Penyelesaian Perkara Jumlah 1001 s/d 2500 Perkara di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2021
  • Peringkat Terbaik IV Kategori Kinerja Keuangan / Capaian IKPA DIPA 04 Triwulan 1 Tahun 2021
  • Peringkat Terbaik III Kategori Pengadilan Agama Kelas I.B Dekorum Ruang Sidang
  • Peringkat Terbaik III Dalam Bidang Penyelesaian Proses Administrasi Perkara Melalui Aplikasi SIPP Kategori Perkara 1000 s/d 2500
  • Juara Umum Lomba 9 Lategori Tahun 2019 Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
  • Peringkat Terbaik I Kategori Pengelolaan Website Satuan Kerja Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2019
  • Peringkat Terbaik I Kategori Ketepatan Uploud Putusan Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2019
  • Peringkat Terbaik II Kategori Realisasi Anggaran TA. 2019 Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2019
  • Peringkat Terbaik II Kategori Kebersihan Kantor dan Penataan Ruang Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2019
  • Peringkat Terbaik Harapan Kategori Penyelesaian Perkara Antara 2500 s/d 5000 Perkara Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2019
  • Peringkat Terbaik Harapan Kategori Implementasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2019

   pengaduan   simari   komdanas   dirput   sikep   abs   lpse   jdih   perpustakaan