logo6

enarid
Assalamu'alaikum, Wr. Wb. || Selamat Datang di situs resmi Pengadilan Agama Ponorogo || Media Pelayanan, Transparansi dan Informasi || Tidak Korupsi, Tanpa Gratifikasi, Bebas Pungli, Pengadilan Agama Ponorogo Siap Melayani Dengan Ikhlas Sepenuh Hati, Wassalamu'alaikum, Wr. Wb

Tata Tertib Persidangan

Tata tertib Persidangan berdasarkan PERMA Nomor 6 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan Dalam Lingkungan Peradilan
Tata Tertib Persidangan

Program Prioritas Badilag

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama telah menetapkan program prioritas Tahun 2024 menuju peradilan agama modern berkelas dunia
Program Prioritas Badilag

Pencanangan Zona Integritas

Video pencanangan pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Ponorogo. Adalah upaya untuk mewujudkan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
Pencanangan Zona Integritas

SIWAS

Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.
SIWAS

Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat

adalah layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan masyarakat Indonesia - “Berani LAPOR! Untuk Pelayanan Publik yang Lebih Baik”
Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat

Pendaftaran Melalui E-court

Adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.
Pendaftaran Melalui E-court

siwasAplikasi untuk melaporkan indikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung RI atau Peradilan dibawahnya.

sippMelalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), anda akan mengetahui tahapan dan riwayat perkara.

biaya perkaraEstimasi panjar biaya yang dibayar oleh pihak berperkara dalam proses penyelesaian perkara dan RADIUS Perkara.

dirputSistem berbasis web yang dimiliki Mahkamah Agung untuk mempublikasikan putusan Pengadilan Agama Ponorogo.

gugatan mandiriPelayanan mudah, cepat, biaya ringan, Pengadilan Agama menyediakan Pembuatan Gugatan / Permohonan mandiri.

  • Hari Pahlawan
  • Ketua MA new
  • HUT RI 79
  • HUT MA 79 fix
  • Kawasan ZI newxx
  • e court
  • Posbakum
  • Prodeo
  • STOP Calo

on . Dilihat: 258

PA PONOROGO MENGIKUTI SOSIALISASI ATURAN S-21
DAN REKONSILIASI BERSAMA KPPN MADIUN

www.pa-ponorogo.go.id || Kamis, 13 Juli 2023, Berdasarkan Surat Undangan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Nomor : S-565/KPN.1607/2023, tanggal 11 Juli 2023, Rizky Martasari selaku Operator GLP mengikuti Sosialisasi aturan S-21/PB/PB.6/2023 tentang penyusunan dan penyampaian laporan keuangan kementerian negara/ lembaga semester 1 Tahun 2023 secara daring. Dalam agendanya selain sosialisasi aturan S-21 juga dilakukan rekonsilasi data transaksi keuangan terhadap satker di wilayah KPPN Madiun. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk mempersiapkan laporan keuangan semester 1 yang akurat dan akuntabel.

Acara di mulai pukul 09.30 WIB, di awali dengan do’a dan di buka oleh Bapak Joko Maryono selaku Kepala KPPN Madiun. Dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa kegiatan ini dilakukan untuk menyamakan peresepsi antara KPPN dengan satker yang ada diwilayahnya guna kelancaran penyusunan laporan keuangan semester 1. Selain itu adanya kegiatan kedua yaitu rekonsiliasi ini adalah untuk menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang dihadapi satuan kerja di wilayah KPPN Madiun. Lebih lanjut beliau mengingatkan agar penyusunan laporan keuangan dapat dilakukan tepat waktu.

Acara dilanjutkan dengan sosialisasi aturan S-21 yang disampaikan oleh Windi Meiliana selaku Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi KPPN Madiun. Dalam materinya turut disampaikan bahwa jadwal rekonsiliasi Juni 2023, dan kini telah memasuki tahap penyelesaian rekonsiliasi yang berakhir pada tanggal 20 Juli 2023. Selain itu turut disampaikan bahwa agar setiap satuan kerja di bawah KPPN Madiun untuk dapat mengirimkan Softcopy Laporan Keuangan satker ke e-mail KPPN Madiun paling lambat 31 Juli 2023.

Acara ke dua dilanjutkan dengan rekonsiliasi data transaksi keuangan yang dengan narasumber Agustina Rahayuningtyas salah satu pegawai KPPN Madiun. Dalam rekonsiliasi ini masih terdapat beberapa temuan untuk beberapa satker diantaranya temuan saldo tidak normal dan ada beberapa to do list satker yang masih belum dikerjakan. Dalam rekonsiliasi ini turut dibahaspula mengenai solusi dari temuan – temuan tersebut, sehingga satker diharapkan bisa segera menindak lanjutinya. Di penghujung sesi dibuka sesi tanya jawab, untuk menampung permasalahan yang dihadapi satker dan dicari solusi atas permasalahan tersebut. Dengan adanya rekonsiliasi ini diharapkan agar nantinya satker dapat menyusun laporan keuangan yang benar – benar akurat dan akuntabel. (RMS)

Add comment


Security code
Refresh

  • Profil PA Ponorogo
  • Layanan E-Court
  • Layanan Disabilitas
  • Penghargaan KPPN Korwil
  • Piagam 1 E Keuangan
  • Piagam 2 Anggaran DIPA
  • Piagam 3 E Court
  • Piagam 3 Website
  • Piagam 3 Penyelesaian Perkara
  • 16. PELAKSANAAN ANGGARAN
  • 17. WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
  • Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik Semester I Tahun 2024
  • Peringkat Terbaik I Dalam Bidang Kinerja E-Keuangan di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Semester I 2024
  • Peringkat Terbaik II Dalam Bidang Kinerja Pelaksanaan Anggaran DIPA 04 di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Semester I 2024
  • Peringkat Terbaik III Dalam Bidang Kinerja E-Court Tingkat Pertama di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Semester I 2024
  • Peringkat Terbaik III Dalam Bidang Kinerja Website dan Media Sosial di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Semester I 2024
  • Peringkat Terbaik III Dalam Bidang Kinerja Penyelesaian Perkara 1.001 s.d 2.500 di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Semester I 2024
  • Peringkat Terbaik I Bidang Kinerja Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
  • Peringkat Terbaik II Bidang Kinerja Pemanfaatan Website dan Media Sosial di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

   pengaduan   simari   komdanas   dirput   sikep   abs   lpse   jdih   perpustakaan