logo pa new

enarid
Assalamu'alaikum, Wr. Wb. || Selamat Datang di situs resmi Pengadilan Agama Ponorogo || Media Pelayanan, Transparansi dan Informasi || Tidak Korupsi, Tanpa Gratifikasi, Bebas Pungli, Pengadilan Agama Ponorogo Siap Melayani Dengan Ikhlas Sepenuh Hati, Wassalamu'alaikum, Wr. Wb

Tata Tertib Persidangan

Tata tertib Persidangan berdasarkan PERMA Nomor 6 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan Dalam Lingkungan Peradilan
Tata Tertib Persidangan

Program Prioritas Badilag

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama telah menetapkan program prioritas Tahun 2025 menuju peradilan agama modern berkelas dunia
Program Prioritas Badilag

Pencanangan Zona Integritas

Video pencanangan pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Ponorogo. Adalah upaya untuk mewujudkan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
Pencanangan Zona Integritas

SIWAS

Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.
SIWAS

Pendaftaran Melalui E-court

Adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.
Pendaftaran Melalui E-court

siwasAplikasi untuk melaporkan indikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung RI atau Peradilan dibawahnya.

sippMelalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), anda akan mengetahui tahapan dan riwayat perkara.

biaya perkaraEstimasi panjar biaya yang dibayar oleh pihak berperkara dalam proses penyelesaian perkara dan RADIUS Perkara.

dirputSistem berbasis web yang dimiliki Mahkamah Agung untuk mempublikasikan putusan Pengadilan Agama Ponorogo.

gugatan mandiriPelayanan mudah, cepat, biaya ringan, Pengadilan Agama menyediakan Pembuatan Gugatan / Permohonan mandiri.

 


 

lapor fixAplikasi Lapor adalah portal layanan masyarakat untuk menyampaian aspirasi dan pengaduan langsung secara online.

 

alip new2Aplikasi ini memberikan informasi data perceraian untuk stakeholder Dispendukcapil dan Kemenag/KUA se Kabupaten Ponorogo.

 

sibabaAplikasi untuk Perubahan Status Perkawinan setelah Perceraian yang berkerja sama dengan Dispendukcapil Kabupaten Ponorogo.

 

hitung panjarAplikasi untuk masyarakat pencari keadilan yang akan mengajukan perkara dengan menghitung panjar biaya perkara secara mandiri.

 

FortaraAplikasi ini untuk mengetahui Jenis perkara maupun syarat-syarat pengajuan perkara di Pengadilan Agama Ponorogo.

 


 banner PTSP

  • Kawasan ZI newxx
  • e court
  • Posbakum
  • Prodeo
  • STOP Calo

on . Dilihat: 509

Perdalam Ilmu, Hakim PA Ponorogo
Mengikuti Workshop Penguatan Perspektif Gender

 

www.pa-ponorogo.go.id || Rabu, 17/05/2023. Berdasarkan Surat dari Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI nomor : 1295/DjA/PP.00/5/2023, tanggal 8 Mei 2023 tentang Pemanggilan Peserta Workshop Penguatan Perspektif Gender, Hakim PA Ponorogo Dr. MASSADI, S.Ag., M.H. mengikuti Workshop Penguatan Perspektif Gender, Pemenuhan Hak Anak, dan Penguatan Perspektif Pengutamaan Kepentingan Terbaik Anak Dalam Persidangan Perkara Dispensasi Kawin bagi Hakim Pengadilan Agama. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Hotel Aryaduta Menteng - Tugu Tani Jakarta sejak tanggal 15 s.d 19 Mei 2023. Workshop tersebut diikuti oleh 20 (dua puluh) orang peserta, terdiri dari Hakim Yustisial, Wakil Ketua serta Hakim peradilan tingkat pertama terpilih.

Workshop ini merupakan kerjasama Mahkamah Agung RI dengan Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi (KPI) sebagai upaya mendukung program STRONGER (Sustainable intervention, Greater Voices, and Change the Barrier on Violence Against Women and Girls) serta upaya lanjutan dari program sebelumnya yaitu Creating Spaces bersama dengan LBH Apik Sulawesi Selatan, Yayasan Kesehatan Perempuan dan Yayasan Tunas Alam Indonesia yang dilakukan di empat provinsi yaitu Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur dan Jawa Barat. Hal ini selaras dengan upaya dari Mahkamah Agung RI dalam memastikan keadilan bagi perempuan dan anak perempuan termasuk menurunkan tingkat perkawinan anak di Indonesia yaitu dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan seperti Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran. Selain itu, Mahkamah Agung juga mengeluarkan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin.

 

Tujuan diadakannya kegiatan tersebut yaitu :

  1. Memperkuat pengetahuan, pemahaman dan perspektif Hakim Pengadilan Agama mengenai keterkaitan konsep gender dan relasi kuasa pada perkawinan anak;
  2. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) bagi remaja dan anak serta orang tua dalam upaya pencegahan perkawinan anak;
  3. Meningkatkan pemahaman perspektif kemaslahatan dalam hukum Islam yang berpihak pada kepentingan anak serta prinsip-prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan adil gender;
  4. Sebagai upaya membangun ruang berbagai tentang contoh praktik baik dari berbagai daerah tentang pemberian putusan sidang dispensasi kawin dan bagaimana implementasi maqasid syariah dalam permohonan dispensasi kawin.

Setelah mengikuti Workshop selama 3 (tiga) hari tersebut, kepada Tim Berita PA-Po, Hakim PA Ponorogo Dr. MASSADI, S.Ag., M.H. menunjukkan antusiasmenya. “Kegiatan seperti ini sudah saya nantikan sejak lama, karena tidak semua hakim diberikan kesempatan mengikuti workshop seperti ini. Dengan adanya Workshop Penguatan Perspektif Gender, Pemenuhan Hak Anak, dan Penguatan Perspektif Pengutamaan Kepentingan Terbaik Anak Dalam Persidangan Perkara Dispensasi Kawin bagi Hakim Pengadilan Agama dapat membantu meningkatkan kompetensi serta kemampuan terutama untuk Hakim dalam memutus perkara” lanjut beliau. Melalui kegiatan seperti inilah sehingga kedepannya hakim dapat memberikan putusan yang berkualitas dalam menegakkan hukum dan peradilan, hal ini sangat berpengaruh terhadap peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan peradilan” ucap Pak Massadi. (DT)

Add comment


Security code
Refresh

  • Profil PA
  • Layanan E-Court
  • Layanan Disabilitas
  • EAC
  • IKPA Semester II
  • Pengajuan SPM Gaji Induk
  • Pelaporan Perkara fix1
  • IKPA 04 fix1
  • Kinsatker E Keuangan fix1
  • Kategori IKPA Semester II 2025 Dengan Nilai 100
  • Kategori Tingkat Akurasi dan Kecepatan Pengajuan SPM Gaji Induk Tahun 2025
  • Juara I Kategori Kinerja Pelaporan Perkara
  • Juara II Kategori Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 04 Pagu Kecil
  • Juara II Kategori Kinerja Kinsatker (E-Keuangan)

   pengaduan   simari   komdanas   dirput   sikep   abs   lpse   jdih   perpustakaan