logo pa new

enarid
Assalamu'alaikum, Wr. Wb. || Selamat Datang di situs resmi Pengadilan Agama Ponorogo || Media Pelayanan, Transparansi dan Informasi || Tidak Korupsi, Tanpa Gratifikasi, Bebas Pungli, Pengadilan Agama Ponorogo Siap Melayani Dengan Ikhlas Sepenuh Hati, Wassalamu'alaikum, Wr. Wb

Tata Tertib Persidangan

Tata tertib Persidangan berdasarkan PERMA Nomor 6 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan Dalam Lingkungan Peradilan
Tata Tertib Persidangan

Program Prioritas Badilag

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama telah menetapkan program prioritas Tahun 2025 menuju peradilan agama modern berkelas dunia
Program Prioritas Badilag

Pencanangan Zona Integritas

Video pencanangan pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Ponorogo. Adalah upaya untuk mewujudkan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
Pencanangan Zona Integritas

SIWAS

Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.
SIWAS

Pendaftaran Melalui E-court

Adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.
Pendaftaran Melalui E-court

siwasAplikasi untuk melaporkan indikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung RI atau Peradilan dibawahnya.

sippMelalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), anda akan mengetahui tahapan dan riwayat perkara.

biaya perkaraEstimasi panjar biaya yang dibayar oleh pihak berperkara dalam proses penyelesaian perkara dan RADIUS Perkara.

dirputSistem berbasis web yang dimiliki Mahkamah Agung untuk mempublikasikan putusan Pengadilan Agama Ponorogo.

gugatan mandiriPelayanan mudah, cepat, biaya ringan, Pengadilan Agama menyediakan Pembuatan Gugatan / Permohonan mandiri.

 


 

lapor fixAplikasi Lapor adalah portal layanan masyarakat untuk menyampaian aspirasi dan pengaduan langsung secara online.

 

alip new2Aplikasi ini memberikan informasi data perceraian untuk stakeholder Dispendukcapil dan Kemenag/KUA se Kabupaten Ponorogo.

 

sibabaAplikasi untuk Perubahan Status Perkawinan setelah Perceraian yang berkerja sama dengan Dispendukcapil Kabupaten Ponorogo.

 

hitung panjarAplikasi untuk masyarakat pencari keadilan yang akan mengajukan perkara dengan menghitung panjar biaya perkara secara mandiri.

 

FortaraAplikasi ini untuk mengetahui Jenis perkara maupun syarat-syarat pengajuan perkara di Pengadilan Agama Ponorogo.

 


Banner Uji Publik WBK 

banner PTSP

  • Kawasan ZI newxx
  • e court
  • Posbakum
  • Prodeo
  • STOP Calo

on . Dilihat: 248

Sekretaris PA. Ponorogo Ikuti Rakor Pelaksanaan Direktif Presiden TA 2026

 

www.pa-ponorogo.go.id || Senin, 15/12/2025 Bertempat di ruang sekretaris, St. Mar’atu Ulfah (Sekretaris Pengadilan Agama Ponorogo) mengikuti rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan surat undangan Nomor 356/BUA.1/UND/RA1.8/XII/2025. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting dan diikuti oleh seluruh satuan kerja di bawah Mahkamah Agung RI. Rapat koordinasi ini bertujuan untuk penguatan dukungan pelaksanaan prioritas direktif Presiden Tahun Anggaran 2026.

Acara dimulai pada pukul 13.30 WIB dan dipimpin langsung oleh Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI, H. Sahwan, S.H., M.H. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini merupakan tindak lanjut atas Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-817/MK.03/2025 tanggal 8 Desember 2025, sebagai lanjutan dari Surat Nomor S-687/MK.03/2025 tanggal 31 Oktober 2025. Lebih lanjut dijelaskan bahwa untuk mendukung pelaksanaan prioritas direktif Presiden TA 2026 diperlukan dukungan alokasi anggaran yang dapat dimanfaatkan secara tepat dengan tetap menjaga tata kelola melalui pembentukan Rincian Output (RO) khusus guna menampung dana yang dialokasikan.

Selain itu, disampaikan pula kebijakan teknis terkait mekanisme pengusulan, penyesuaian, dan revisi anggaran Tahun Anggaran 2026. Dijelaskan juga secara rinci teknis revisi anggaran yang akan dialokasikan pada rincian output khusus tersebut. Guna mendukung kebijakan tersebut, seluruh satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung RI diharapkan mampu menyesuaikan perencanaan kegiatan dan anggarannya secara selaras dan terintegrasi.

Acara ditutup dengan sesi tanya jawab antara peserta dan narasumber. Melalui sesi ini, para peserta mendapatkan kesempatan untuk memperjelas berbagai kebijakan dan mekanisme yang telah disampaikan. Rapat koordinasi berlangsung dengan lancar dan diharapkan dapat menjadi pedoman bagi satuan kerja dalam menyusun perencanaan anggaran Tahun Anggaran 2026. (RMS)

Add comment


Security code
Refresh

  • Profil PA
  • Layanan E-Court
  • Layanan Disabilitas
  • EAC
  • IKPA Semester II
  • Pengajuan SPM Gaji Induk
  • Pelaporan Perkara fix1
  • IKPA 04 fix1
  • Kinsatker E Keuangan fix1
  • Kategori IKPA Semester II 2025 Dengan Nilai 100
  • Kategori Tingkat Akurasi dan Kecepatan Pengajuan SPM Gaji Induk Tahun 2025
  • Juara I Kategori Kinerja Pelaporan Perkara
  • Juara II Kategori Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 04 Pagu Kecil
  • Juara II Kategori Kinerja Kinsatker (E-Keuangan)

   pengaduan   simari   komdanas   dirput   sikep   abs   lpse   jdih   perpustakaan