logo5

7 Program Prioritas

Pengadilan Agama Ponorogo menindak lanjuti secara aktif, partisipatif dan inovatif 7 (tujuh) program prioritas yang telah ditetapkan oleh Dirjen Badilag MA-RI, yang meliputi : Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
7 Program Prioritas

Pencanangan Zona Integritas

Video pencanangan pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Ponorogo. Adalah upaya untuk mewujudkan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
Pencanangan Zona Integritas

Pendaftaran Melalui E-court

Adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.
Pendaftaran Melalui E-court

Tutorial Gugatan Ekonomi Syariah

Video yang berisi tentang cara penyelesaian perkara ekonomi syariah dengan acara yang sederhana
Tutorial Gugatan Ekonomi Syariah

SIWAS

Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.
SIWAS

jadwal sidang  Pengadilan Agama memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak yang sedang berperkara.

sipp  Melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), anda akan mengetahui tahapan dan riwayat perkara.

biaya perkara  Estimasi panjar biaya yang dibayar oleh pihak yang berperkara dalam proses penyelesaian suatu perkara.

dirput  Sistem berbasis web yang dimiliki Mahkamah Agung untuk mempublikasikan putusan Pengadilan Agama Ponorogo.

sisa panjar  Daftar Pengembalian Sisa Panjar perkara yang belum diambil oleh pihak Penggugat/Pemohon.

Ditulis oleh Super User on . Dilihat: 67

RINGKASAN INFORMASI PROGRAM / KEGIATAN
YANG SEDANG DIJALANKAN

 

A.  PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN AGAMA

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Unaaha dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah Penyelesaian administrasi perkara.

  • Penanganan perkara dengan sidang diluar gedung pengadilan / pelayanan sidang keliling.
  • Penanganan perkara prodeo dengan pembebasan biaya perkara.
  • Layanan bantuan hukum dilingkungan Peradilan Agama (Posbakum)
Target/Capaian pelaksanaan Program dan Kegiatan ini :

Kode

Output

Nama Program / Kegiatan

Target / Capaian

Keterangan

005.04.08

-

PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN AGAMA

1053

-

Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

1053.003

Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya perkara

5 Perkara

pelayanan berdasarkan permintaan masyarakat

1053.004

Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung

150 Perkara

sda

1053.005

Layanan Bantuan Hukum dilingkungan Peradilan Agama

240 Jam

sda

 

B.  PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA MAHKAMAH AGUNG

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

  • Pembayaran gaji dan tunjangan.
  • Penyelenggaran belanja barang Operasional dan pemeliharaan Perkantoran.

Target/Capaian pelaksanaan Program dan Kegiatan ini :

Kode

Output

Nama Program / Kegiatan

Target / Capaian

Keterangan

005.01.01

-

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA MAHKAMAH AGUNG 

1066

-

Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi

1066.994

Layanan Perkantoran

1 Layanan

-

001

Gaji dan Tunjangan

13 Bulan

-

002

Operasional dan Pemeliharaan Kantor

12 Bulan

-

 

C.  PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR MAHKAMAH AGUNG

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

  1. Peningkatan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung, yang meliputi output kegiatan:
  • Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi

Target/Capaian pelaksanaan Program dan Kegiatan ini :

Kode

Output

Nama Program / Kegiatan

Target / Capaian

Keterangan

005.01.02

-

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR MAHKAMAH AGUNG 

1071

-

Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

1071.951

Layanan Sarana dan Prasarana Internal

1 Layanan

-

052

Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi

2 Unit

-

053

532111

Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran

Belanja modal perawatan dan mesin

-       Meubelair

-       AC Split

80 Unit

6 Unit

-

 

PENANGGUNG JAWAB DAN PELAKSANA PROGRAM DAN KEGIATAN :

  • Pelaksana Program 005.01 (Program BUA) dibawah koordinasi Sekretaris (Dra. Siti Khomariyah)
  • Pelaksana Program 005.04 (Program Badilag) dibawah koordinasi Panitera (Drs. H. Ishadi, M.H.)
  • Penanggung Jawab tercapainya output kegiatan dari seluruh Program yang dilaksanakan adalah Kuasa Pengguna Anggaran (Dra. Siti Khomariyah)
  • Penanggung Jawab tagihan atau biaya yang dikeluarkan atas pelaksanaan kegiatan dari Program adalah Pejabat Pembuat Komitmen (Nur Laela Kusna, S.Ag.)
  • Secara keseluruhan Penanggung Jawab kebijakan interen atas pelaksanaan kegiatan dari Program di Satuan kerja adalah pimpinan / Ketua (Drs. H. Asrofi, S.H., M.H.)

Informasi lebih lengkap mengenai Program dan Kegiatan, dapat diminta informasinya pada :

Kantor Pengadilan Agama Ponorogo

Jl. Ir. H. Juanda No. 25 Ponorogo
Kode Pos : 63418

Telp: 0352 - 481133
Fax: 0352 - 481133

Email : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.


 

  • Bantuan Hukum
  • Permohonan Informasi
  • Pengaduan

Prosedur Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

posbakumMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Selengkapnya

Prosedur Permohonan Informasi

typo colorSecara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik

Selengkapnya

Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

pengaduanSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Selengkapnya

Aplikasi-Aplikasi Pendukung

pengaduan         simari         komdanas 

dirput         sikep         abs

lpse         jdih         perpustakaan

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Ponorogo

Jl. Ir. H. Juanda No. 25 Ponorogo
Kode Pos : 63418

Telp: 0352 - 481133
Fax: 0352 - 481133

Email : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Tautan Aplikasi