logo4

Assalamu'alaikum, Wr. Wb. || Selamat Datang di situs resmi Pengadilan Agama Ponorogo || Media Pelayanan, Transparansi dan Informasi || Tidak Korupsi, Tanpa Gratifikasi, Bebas Pungli, Pengadilan Agama Ponorogo Siap Melayani Dengan Ikhlas Sepenuh Hati, Wassalamu'alaikum, Wr. Wb

Standart dan Maklumat Pelayanan

Standart dan Maklumat Pelayanan

Pencanangan Zona Integritas

Video pencanangan pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Ponorogo. Adalah upaya untuk mewujudkan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
Pencanangan Zona Integritas

SIWAS

Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.
SIWAS

Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat

adalah layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan masyarakat Indonesia - “Berani LAPOR! Untuk Pelayanan Publik yang Lebih Baik”
Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat

11 Aplikasi Inovasi

Pengadilan Agama Ponorogo telah menindaklanjuti dan telah mensosialisasikan 11 Aplikasi Inovasi Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama
11 Aplikasi Inovasi

Pendaftaran Melalui E-court

Adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.
Pendaftaran Melalui E-court

siwasAplikasi untuk melaporkan indikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung RI atau Peradilan dibawahnya.

sippMelalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), anda akan mengetahui tahapan dan riwayat perkara.

biaya perkaraEstimasi panjar biaya yang dibayar oleh pihak berperkara dalam proses penyelesaian perkara dan RADIUS Perkara.

dirputSistem berbasis web yang dimiliki Mahkamah Agung untuk mempublikasikan putusan Pengadilan Agama Ponorogo.

gugatan mandiriPelayanan mudah, cepat, biaya ringan, Pengadilan Agama menyediakan Pembuatan Gugatan / Permohonan mandiri.

Ditulis oleh Super User on . Dilihat: 1695

Pelayanan Publik dalam setiap Instansi atau lembaga Pemerintah di Negara Republik Indonesia terus ditingkatkan dan di permudah. Saat ini, Mahkamah Agung dan jajaran Pengadilan di bawahnya senantiasa berupaya menata, meningkatkan, dan menyederhanakan pelayanan publik dengan cara menerapkan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (selanjutnya disebut “PTSP”). Melalui PTSP ini Mahkamah Agung ingin memberikan pelayanan prima dalam hal pelayanan publik yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap awal sampai akhir proses pelayanan dilakukan melalui satu pintu.

PTSP 1  PTSP 2

               Layanan Informasi dan Pengaduan                               Layanan Penyerahan Produk Pengadilan

 

Untuk mendukung hal tersebut, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama sebagai salah satu direktorat yang ada di Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1946/DJA/OT.01.3/VIII/2018 tanggal 2 Agustus 2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di lingkungan Peradilan Agama dan telah ditindaklanjuti oleh Pengadilan Agama Ponorogo dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Ponorogo Nomor W13-A27/140/SK/HK.03.4/1/2021 tertanggal 04 Januari 2021 tentang Tim Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Agama Ponorogo.

PTSP 3  PTSP 4

                      Layanan Pembayaran Biaya                                          Layanan E-Court dan E-Litigasi

Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertujuan untuk memberikan pelayanan yang terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu. Penyelenggaraan PTSP ini senantiasan dilaksanakan dengan prinsip-prinsip dasar berupa keterpaduan, efektif, efisien, ekonomis, koordinasi, akuntabilitas, dan aksesibilitas.

PTSP 5

Layanan Pendaftaran Perkara

Ruang lingkup PTSP di Pengadilan Agama Ponorogo meliputi seluruh pelayanan administrasi yang menjadi lingkup kompetensi/kewenangannya sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/1/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

 

  • Zona Integritas
  • PTSP PA Ponorogo
  • Testimoni
 
 
  • 1. piagam anggaran 2021 fix
  • 2. piagam dekorum 2020 fix
  • 3. piagam sipp 2020 fix
  • 4. piagam juara umum 2019 fix
  • 5. piagam website 2019 fix
  • 6. piagam upload 2019 fix
  • 7. piagam anggaran 2019 fix
  • 8. piagam kebersihan 2019 fix
  • 9. piagam perkara 2019 fix
  • 10. piagam PTSP 2019 fix
  • Peringkat Terbaik IV Kategori Kinerja Keuangan / Capaian IKPA DIPA 04 Triwulan 1 Tahun 2021
  • Peringkat Terbaik III Kategori Pengadilan Agama Kelas I.B Dekorum Ruang Sidang
  • Peringkat Terbaik III Dalam Bidang Penyelesaian Proses Administrasi Perkara Melalui Aplikasi SIPP Kategori Perkara 1000 s/d 2500
  • Juara Umum Lomba 9 Lategori Tahun 2019 Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
  • Peringkat Terbaik I Kategori Pengelolaan Website Satuan Kerja Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2019
  • Peringkat Terbaik I Kategori Ketepatan Uploud Putusan Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2019
  • Peringkat Terbaik II Kategori Realisasi Anggaran TA. 2019 Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2019
  • Peringkat Terbaik II Kategori Kebersihan Kantor dan Penataan Ruang Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2019
  • Peringkat Terbaik Harapan Kategori Penyelesaian Perkara Antara 2500 s/d 5000 Perkara Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2019
  • Peringkat Terbaik Harapan Kategori Implementasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2019

   pengaduan   simari   komdanas   dirput   sikep   abs   lpse   jdih   perpustakaan