logo5

7 Program Prioritas

Pengadilan Agama Ponorogo menindak lanjuti secara aktif, partisipatif dan inovatif 7 (tujuh) program prioritas yang telah ditetapkan oleh Dirjen Badilag MA-RI, yang meliputi : Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
7 Program Prioritas

Pencanangan Zona Integritas

Video pencanangan pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Ponorogo. Adalah upaya untuk mewujudkan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
Pencanangan Zona Integritas

Pendaftaran Melalui E-court

Adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.
Pendaftaran Melalui E-court

Tutorial Gugatan Ekonomi Syariah

Video yang berisi tentang cara penyelesaian perkara ekonomi syariah dengan acara yang sederhana
Tutorial Gugatan Ekonomi Syariah

SIWAS

Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.
SIWAS

jadwal sidang  Pengadilan Agama memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak yang sedang berperkara.

sipp  Melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), anda akan mengetahui tahapan dan riwayat perkara.

biaya perkara  Estimasi panjar biaya yang dibayar oleh pihak yang berperkara dalam proses penyelesaian suatu perkara.

dirput  Sistem berbasis web yang dimiliki Mahkamah Agung untuk mempublikasikan putusan Pengadilan Agama Ponorogo.

sisa panjar  Daftar Pengembalian Sisa Panjar perkara yang belum diambil oleh pihak Penggugat/Pemohon.

Ditulis oleh Super User on . Dilihat: 212

WILAYAH YURISDIKSI

PENGADILAN AGAMA PONOROGO

 

peta yurisdiksi

 

Kabupaten Ponorogo adalah sebuah daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur yang berjarak sekitar 200 Km sebelah barat daya ibu kota Propinsi, dan sekitar 800 Km sebelah timur ibu kota Negara Indonesia. Kabupaten Ponorogo terletak pada 111° 7’ hingga 111° 52’ Bujur Timur dan 7° 49’ hingga 8° 20’ Lintang Selatan.

Wilayah Kabupaten Ponorogo secara langsung berbatasan dengan Kabupaten Magetan, Kabupaten Madiun dan Kabupaten Nganjuk di sebelah utara. Di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Trenggalek. Di sebelah selatan dengan Kabupaten Pacitan. Sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Wonogiri (Provinsi Jawa Tengah).

Luas wilayah Kabupaten Ponorogo yang mencapai 1.371.78 km² habis terbagi menjadi 21 Kecamatan yang terdiri dari 21 kelurahan dan 301 desa.

Kondisi topografi Kabupaten Ponorogo bervariasi mulai datarann rendah sampai pegunungan. Berdasarkan data yang ada, sebagian besar wilayah Kabupaten Ponorogo yaitu 79 % terletak diketinggian kurang dari 500 m di atas permukaan laut, 14,4% berada di antara 500 hingga 700 m di atas permukaan laut dan sisanya 5,9% berada pada ketinggian di atas 700 m. Secara topografis dan klimatologis, Kabupaten Ponorogo merupakan dataran rendah dengan iklim tropis yang mengalami dua musim kemarau dan musim penghujan dengan suhu udara berkisar antara 21 ̊ s/d 37 ̊ Celcius.

Bila dilihat menurut luas wilayahnya, Kecamatan yang memiliki wilayah terluas (di atas 100 km²) secara berturut-turut adalah Kecamatan Ngrayun, Kecamatan Pulung dan Kecamatan Sawoo.

  • Bantuan Hukum
  • Permohonan Informasi
  • Pengaduan

 

Prosedur Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

posbakumMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Selengkapnya

Prosedur Permohonan Informasi

typo colorSecara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik

Selengkapnya

Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

pengaduanSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Selengkapnya

Aplikasi-Aplikasi Pendukung

pengaduan         simari         komdanas 

dirput         sikep         abs

lpse         jdih         perpustakaan

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Ponorogo

Jl. Ir. H. Juanda No. 25 Ponorogo
Kode Pos : 63418

Telp: 0352 - 481133
Fax: 0352 - 481133

Email : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Tautan Aplikasi