logo pa new

enarid
Assalamu'alaikum, Wr. Wb. || Selamat Datang di situs resmi Pengadilan Agama Ponorogo || Media Pelayanan, Transparansi dan Informasi || Tidak Korupsi, Tanpa Gratifikasi, Bebas Pungli, Pengadilan Agama Ponorogo Siap Melayani Dengan Ikhlas Sepenuh Hati, Wassalamu'alaikum, Wr. Wb

Tata Tertib Persidangan

Tata tertib Persidangan berdasarkan PERMA Nomor 6 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan Dalam Lingkungan Peradilan
Selanjutnya
Tata Tertib Persidangan

Program Prioritas Badilag

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama telah menetapkan program prioritas Tahun 2025 menuju peradilan agama modern berkelas dunia
Program Prioritas Badilag

Pencanangan Zona Integritas

Video pencanangan pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Ponorogo. Adalah upaya untuk mewujudkan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
Lihat Video
Pencanangan Zona Integritas

SIWAS

Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.
Selanjutnya
SIWAS

Pendaftaran Melalui E-court

Adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.
Selanjutnya
Pendaftaran Melalui E-court

siwasAplikasi untuk melaporkan indikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung RI atau Peradilan dibawahnya.

sippMelalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), anda akan mengetahui tahapan dan riwayat perkara.

biaya perkaraEstimasi panjar biaya yang dibayar oleh pihak berperkara dalam proses penyelesaian perkara dan RADIUS Perkara.

dirputSistem berbasis web yang dimiliki Mahkamah Agung untuk mempublikasikan putusan Pengadilan Agama Ponorogo.

gugatan mandiriPelayanan mudah, cepat, biaya ringan, Pengadilan Agama menyediakan Pembuatan Gugatan / Permohonan mandiri.

 

 

lapor fixAplikasi Lapor adalah portal layanan masyarakat untuk menyampaian aspirasi dan pengaduan langsung secara online.

 

alip new2Aplikasi ini memberikan informasi data perceraian untuk stakeholder Dispendukcapil dan Kemenag/KUA se Kabupaten Ponorogo.

 

sibabaAplikasi untuk Perubahan Status Perkawinan setelah Perceraian yang berkerja sama dengan Dispendukcapil Kabupaten Ponorogo.

 

hitung panjarAplikasi untuk masyarakat pencari keadilan yang akan mengajukan perkara dengan menghitung panjar biaya perkara secara mandiri.

 

FortaraAplikasi ini untuk mengetahui Jenis perkara maupun syarat-syarat pengajuan perkara di Pengadilan Agama Ponorogo.

 

 banner PTSP

Ditulis oleh Super User on . Dilihat: 1832

AREA V
ZONA INTEGRITAS

 

PEMENUHAN

V.   PENGUATAN PENGAWASAN   
 1. Pengendalian Gratifikasi 
 a. Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi
 b. Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan
 2. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 
 a. Telah dibangun lingkungan pengendalian
 b. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan
 c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi
   d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait
   3. Pengaduan Masyarakat
   a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan
   b. Pengaduan masyarakat ditindaklanjuti
   c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat
   d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti
   4. Whistle-Blowing System
   a. Whistle-Blowing System telah diterapkan
   b. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System
   c. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti
   5. Penanganan Benturan Kepentingan
   a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama
   b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi
   c. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan
   d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan
   e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti

 REFORM

V.   PENGUATAN PENGAWASAN   
 1. Mekanisme Pengendalian 
 a. Telah dilakukan mekanisme pengendalian aktivitas secara berjenjang
 2. Penanganan Pengaduan Masyarakat
a. Persentase penanganan pengaduan masyarakat
    b. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti
    c. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses
    d. Jumlah pengaduan masyarakat yang  selesai ditindaklanjuti
   3. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan 
   a. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)
   b. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Non LHKPN (Tidak Wajib LHKPN)
  • Profil PA
  • Layanan E-Court
  • Layanan Disabilitas
  • EAC
  • IKPA Semester II
  • Pengajuan SPM Gaji Induk
  • Pelaporan Perkara fix1
  • IKPA 04 fix1
  • Kinsatker E Keuangan fix1
  • Kategori IKPA Semester II 2025 Dengan Nilai 100
  • Kategori Tingkat Akurasi dan Kecepatan Pengajuan SPM Gaji Induk Tahun 2025
  • Juara I Kategori Kinerja Pelaporan Perkara
  • Juara II Kategori Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 04 Pagu Kecil
  • Juara II Kategori Kinerja Kinsatker (E-Keuangan)

   pengaduan   simari   komdanas   dirput   sikep   abs   lpse   jdih   perpustakaan