logo5

7 Program Prioritas

Pengadilan Agama Ponorogo menindak lanjuti secara aktif, partisipatif dan inovatif 7 (tujuh) program prioritas yang telah ditetapkan oleh Dirjen Badilag MA-RI, yang meliputi : Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
7 Program Prioritas

Pencanangan Zona Integritas

Video pencanangan pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Ponorogo. Adalah upaya untuk mewujudkan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
Pencanangan Zona Integritas

Pendaftaran Melalui E-court

Adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.
Pendaftaran Melalui E-court

Tutorial Gugatan Ekonomi Syariah

Video yang berisi tentang cara penyelesaian perkara ekonomi syariah dengan acara yang sederhana
Tutorial Gugatan Ekonomi Syariah

SIWAS

Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.
SIWAS

jadwal sidang  Pengadilan Agama memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak yang sedang berperkara.

sipp  Melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), anda akan mengetahui tahapan dan riwayat perkara.

biaya perkara  Estimasi panjar biaya yang dibayar oleh pihak yang berperkara dalam proses penyelesaian suatu perkara.

dirput  Sistem berbasis web yang dimiliki Mahkamah Agung untuk mempublikasikan putusan Pengadilan Agama Ponorogo.

sisa panjar  Daftar Pengembalian Sisa Panjar perkara yang belum diambil oleh pihak Penggugat/Pemohon.

Ditulis oleh Super User on . Dilihat: 461

Pos Bantuan Hukum

POS BANTUAN HUKUM

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) pada Pengadilan Agama Ponorogo adalah layanan bantuan hukum bebas biaya (gratis) yang diberikan kepada masyarakat pencari keadilan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

I.     Dasar Hukum :

  • Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

II.   Hari dan Jam Kerja Pelayanan :

  • Hari : Senin s.d. Jum'at (Kecuali Tanggal Merah / Libur Nasional)
  • Jam : 07.30 WIB s.d. 12.00 WIB

III.  Penyedia Jasa Layanan :

  • Lembaga                    : LKBH IAIN Ponorogo
  • Alamat                       : Jl. Pramuka No. 156 Ponorogo

IV.   Penerima Jasa Layanan :

  • Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, dapat menerima layanan pada Posbakum Pengadilan Agama Ponorogo.
  • Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon yang membutuhkan layanan Posbakum pada Pengadilan Agama Ponorogo wajib mengajukan permohonan layanan Posbakum dengan mengisi formulir yang telah disediakan serta melampirkan :
  1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), atau
  2. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jamkesmas, Kartu  Raskin, Kartu BLT, atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah, atau
  3. Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon layanan Posbakum pada Pengadilan Agama Ponorogo.

V.     Jenis Layanan :

  1. Pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum.
  2. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.
  3. Penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum atau Organisasi Bantuan Hukum atau Advokat Lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma - cuma. 
  • Bantuan Hukum
  • Permohonan Informasi
  • Pengaduan

Prosedur Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

posbakumMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Selengkapnya

Prosedur Permohonan Informasi

typo colorSecara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik

Selengkapnya

Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

pengaduanSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Selengkapnya

Aplikasi-Aplikasi Pendukung

pengaduan         simari         komdanas 

dirput         sikep         abs

lpse         jdih         perpustakaan

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Ponorogo

Jl. Ir. H. Juanda No. 25 Ponorogo
Kode Pos : 63418

Telp: 0352 - 481133
Fax: 0352 - 481133

Email : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Tautan Aplikasi