^Back To Top

  

           PUTUSAN                   DELEGASI ONLINE

 

     JADWAL SIDANG                         SIPP

           PENGADUAN                          JDIH

AGENDA KEGIATAN PIMPINAN

No. TANGGAL TEMPAT KEGIATAN KET.
MULAI SELESAI
1  04-09-2017 04-09-2017 Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Rapat Koordinasi Dihadiri oleh Ketua, Panitera dan Sekretaris
2  29-09-2017 29-09-2017 Pengadilan Agama Blitar Pembinaan dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Dihadiri oleh Ketua dan Panitera
3  17-10-2017  17-10-2017  Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Pembinaan dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Dihadiri oleh Ketua dan Panitera
4  23-10-2017 23-10-2017  Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Rapat Evaluasi Pelaksanaan Tugas dan Program Kerja Dihadiri oleh Ketua, Panitera dan Sekretaris
5  03-11-2017 04-11-2017  Hotel Fairfield By Marriot Surabaya Consulting Peningkatan Pengawasan 4 (empat) Lingkungan Peradilan Wilayah Jawa Timur oleh BAWAS MA-RI Dihadiri oleh Panitera, Sekretaris, Panmud Gugatan dan Jurusita
6 10-11-2017 10-11-2017 Pendopo Agung Kabupaten Ponorogo Upacara Peringatan Hari Pahlawan ke-72 Dihadiri oleh Ketua
7 15-12-2018 15-12-2018  Bess Resort Hotel Lawang - Malang Pembinaan dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam rangka Pelaksanaan SAPM Dihadiri oleh Ketua
8  11-01-2018 11-01-2018  Pengadilan Agama Kota Madiun Rapat Koordinator Pengadilan Agama se-eks Karesidenan Madiun Dihadiri oleh Ketua, Panitera dan Sekretaris
9  28-12-2018 28-12-2018  Pendopo Agung Kabupaten Ponorogo Pengukuhan dan Ta'aruf Dewan Pimpinan MUI Kabupaten Ponorogo Dihadiri oleh Ketua
10 15-01-2018 15-01-2018 Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Rapat Koordinasi Dihadiri oleh Ketua, Panitera dan Sekretaris
11 23-01-2018 23-01-2018  Kampus II IAIN Ponorogo Narasumber Pembekalan Praktikum Peradilan Agama bagi Mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah IAIN Ponorogo Dihadiri sebagai Narasumber oleh Wakil Ketua
12 22-01-2018 26-01-2018 Hermes Palace Hotel Banda Aceh Rapat Koordinasi dan Pembinaan Pimpinan Mahkamah Agung RI di Banda Aceh Dihadiri oleh Ketua
13 29-01-2018 29-01-2018  Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Rapat Koordinasi Dihadiri oleh Ketua
14 27-04-2018 27-04-2018 Pengadilan Agama Ponorogo Rapat Koordinator Pengadilan Agama se-eks Karesidenan Madiun Dihadiri oleh Ketua, Panitera dan Sekretaris
15  30-04-2018  30-04-2018  Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Rapat Koordinasi Dihadiri oleh Ketua dan Panitera
16  04-06-2018  04-06-2018  Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Rapat Koordinasi dan Pembinaan KPTA Surabaya Dihadiri oleh Ketua, Panitera dan Sekretaris
17 26-06-2018 26-06-2018  Badan Peradilan Agama MA-RI di Jakarta Rapat Konsultasi dan Koordinasi Dihadiri oleh Ketua 
18 28-06-2018 28-06-2018  Pengadilan Agama Ngawi Rapat Koordinator Pengadilan Agama se-eks Karesidenan Madiun Dihadiri oleh Ketua, Panitera dan Sekretaris
19  09-07-2018  09-07-2018  Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Rapat Koordinasi Dihadiri oleh Ketua dan Panitera
20 10-07-2018 10-07-2018  Pengadilan Agama Kota Madiun Rapat Koordinator Pengadilan Agama se-eks Karesidenan Madiun Dihadiri oleh Ketua, Panitera dan Sekretaris
21 23-07-2018  23-07-2018  Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Rapat Koordinasi Dihadiri oleh Ketua dan Panitera
22 29-07-2018 31-07-2018 Hotel Harris Malang Pembinaan Ketua Mahkamah Agung RI dan Wisuda Purnabakti KPTA Surabaya Dihadiri oleh Ketua, Panitera dan Sekretaris
23 09-08-2018 09-08-2018 Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Rapat Koordinasi Dihadiri oleh Ketua, Panitera dan Sekretaris
24 16-08-2018 16-08-2018  Pengadilan Agama Magetan Rapat Koordinator Pengadilan Agama se-eks Karesidenan Madiun Dihadiri oleh Ketua, Panitera dan Sekretaris
25 10-09-2018 14-09-2018  Hotel Harris Nusa Dua - Bali Pembinaan Ketua Mahkamah Agung RI, Rapat Kerja Daerah, Penyerahan Sertikat Akreditasi Penjaminan Mutu dan Peluncuran Aplikasi E-Court Dihadiri oleh Ketua, Panitera dan Sekretaris
26 21-09-2018 21-09-2018  Pengadilan Agama Ponorogo Rapat Koordinator Pengadilan Agama se-eks Karesidenan Madiun Dihadiri oleh Ketua, Panitera dan Sekretaris
27 12-10-2018 12-10-2018  Pengadilan Agama Ngawi Rapat Koordinator Pengadilan Agama se-eks Karesidenan Madiun Dihadiri oleh Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris
28 30-10-2018 30-10-2018  Desa Bajang Kec. Mlarak Kab. Ponorogo Pembinaan Keluarga Sadar Hukum Dihadiri sebagai Narasumber oleh Panitera
29 31-10-2018 31-10-2018  Desa Nailan Kec. Slahung Kab. Ponorogo Pembinaan Keluarga Sadar Hukum Dihadiri sebagai Narasumber oleh Panitera
30 23-11-2018 23-11-2018  Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kinerja Tahun 2018 Dihadiri oleh Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris

PENANGGUNGJAWAB PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN

NAMA : Drs. H. ASROFI, S.H., M.H.
JABATAN : WAKIL KETUA
ALAMAT : Jl. Ir. H. JUANDA No. 25 PONOROGO
TELEPON /FAKS. : 0352 481133
HP / WHATSAPP (WA) : 082335147451

 

 

 

MEKANISME KEBERATAN DAN PENGADUAN ATAS HASIL PENGADAAN BARANG DAN JASA

  • Kepada peserta lelang yang berkeberatan atas penetapan pemenang lelang diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggahan secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang lelang.
  • Sanggahan disampaikan kepada pejabat yang berwenang menetapkan pemenang lelang, disertai bukti-bukti terjadinya penyimpangan, dengan tembusan disampaikan sekurang-kurangnya kepada unit pengawasan internal. Sanggahan yang disampaikan kepada bukan pejabat yang berwenang menetapkan pemenang lelang dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti.
  • Sanggahan wajib diajukan oleh peserta lelang baik secara sendiri-sendiri maupun bersama dengan peserta lelang lain apabila telah terjadi penyimpangan prosedur yang merugikan negara dan/atau masyarakat dirugikan, meliputi:
  1. Panitia/pejabat pengadaan dan/atau pejabat yang berwenang menyalahgunakan wewenangnya; dan/atau
  2. Pelaksanaan pelelangan menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa; dan/atau
  3. Terjadi praktek KKN di antara peserta lelang dan/atau dengan anggota panitia/pejabat pengadaan/ pejabat yang berwenang; dan/atau
  4. Terdapat rekayasa pihak-pihak tertentu yang mengakibatkan pelelangan tidak adil, tidak transparan dan tidak terjadi persaingan yang sehat.
  • Panitia/pejabat pengadaan sepenuhnya bertanggung jawab atas seluruh proses pelelangan dan hasil evaluasi yang dilakukan. Panitia/pejabat pengadaan wajib menyampaikan bahan-bahan, yang berkaitan dengan sanggahan peserta lelang yang bersangkutan baik secara tertulis maupun lisan kepada pejabat yang berwenang memberikan jawaban atas sanggahan tersebut.
  • Pejabat yang berwenang menetapkan pemenang lelang memberikan jawaban tertulis selambatlambatnya dalam 5 (lima) hari kerja atas sanggahan tersebut secara proporsional sesuai dengan masalahnya dengan ketentuan sebagai berikut :
  1. Apabila pelaksanaan evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa karena kesalahan atau kelalaian panitia/pejabat pengadaan, maka pejabat yang berwenang memerintahkan panitia/pejabat pengadaan melakukan evaluasi ulang;
  2. Apabila terbukti terjadi KKN antara pejabat yang berwenang, anggota panitia/pejabat pengadaan dengan peserta lelang tertentu yang merugikan peserta lainnya, maka diambil tindakan dengan memberhentikan pejabat/anggota panitia/pejabat pengadaan dari jabatannya dan menggugurkan penawaran peserta yang terlibat KKN tersebut. Kemudian pejabat yang berwenang mengganti panitia/ pejabat pengadaan dengan pejabat lain untuk melakukan evaluasi ulang;
  3. Peserta lelang yang terlibat KKN dan rekayasa sebagaimana pada butir 3).c) dan butir 3).d) dikenakan sanksi berupa pencairan jaminan penawaran dan dilarang untuk mengikuti kegiatan pengadaan barang/jasa di instansi pemerintah selama 1 (satu) tahun;
  4. Apabila pelaksanaan pelelangan tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa, maka dilakukan pelelangan ulang dimulai dari pengumuman kembali oleh panitia/pejabat pengadaan yang baru.
  • Apabila peserta lelang yang menyanggah tidak dapat menerima jawaban atas sanggahan dari pengguna barang/jasa, maka peserta lelang tersebut dapat mengajukan sanggahan banding kepada Menteri/Panglima TNI/ Kapolri/Kepala LPND/Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan Gubernur BI/ Pimpinan BHMN/Direktur Utama BUMN/BUMD, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya jawaban sanggahan tersebut. Sedangkan proses pengadaan dapat dilanjutkan tanpa harus menunggu hasil keputusan tersebut.

 

TIM PENGELOLA KEUANGAN

PENGADILAN AGAMA PONOROGO

No. NAMA JABATAN DALAM DINAS JABATAN DALAM TIM
1. Dra. SITI KHOMARIYAH SEKRETARIS KUASA PENGGUNA ANGGARAN
2. NUR LAELA KUSNA, S.Ag. KASUBAG. UMUM DAN KEUANGAN  PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 
 3. NORMA ATIQ, S.H.                          KASUBAG. KEPEGAWAIAN DAN ORTALA   PEJABAT PENGUJI SPP DAN PENANDATANGAN SPM
 4. BINTANG PUWAN P., S.H.  STAF  BENDAHARA PENGELUARAN 
 5. AHMAD SAMSYUL B., S.T.  STAF  BENDAHARA PENERIMA - PPABP 
Indonesian Arabic English
  • 1.png
  • 2.png
  • 3.png
  • 4.png
  • 5.png
  • 6.png
  • 7.png
  • 8.png
  • 9.png
  • 10.png
  • 11.png
  • 12.png
  • 13.png

Link Terkait

Mahkamah Agung RI
Badan Peradilan Agama

Badan Pengawasan MA RI
Balai Diklat MA RI

Sistem Kepegawaian MARI


Pengunjung

5120
Hari iniHari ini103
KemarinKemarin104
Minggu iniMinggu ini207
Bulan iniBulan ini2232
Total PengunjungTotal Pengunjung5120
Your IP :3.80.85.76
UNITED STATES
US

Flag Counter