logo5

Pencanangan Zona Integritas

Video pencanangan pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Ponorogo
Pencanangan Zona Integritas

Pendaftaran Perkara Melalui E-court

Adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.
Pendaftaran Perkara Melalui E-court

Tutorial Penyelesaian Gugatan Ekonomi Syariah

Video yang berisi tentang cara penyelesaian perkara ekonomi syariah dengan acara yang sederhana
Tutorial Penyelesaian Gugatan Ekonomi Syariah

Aplikasi SIPP

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Aplikasi SIPP

SIWAS

Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.
SIWAS

jadwal sidang  Pengadilan Agama memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak yang sedang berperkara.

sipp  Melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), anda akan mengetahui tahapan dan riwayat perkara.

biaya perkara  Estimasi panjar biaya yang dibayar oleh pihak yang berperkara dalam proses penyelesaian suatu perkara.

dirput  Sistem berbasis web yang dimiliki Mahkamah Agung untuk mempublikasikan putusan Pengadilan Agama Ponorogo.

sisa panjar  Daftar Pengembalian Sisa Panjar perkara yang belum diambil oleh pihak Penggugat/Pemohon.

  • Selamat Datang
  • Web ZI Call
  • siwas

on . Dilihat: 166

KPTA SURABAYA PIMPIN DISKUSI HUKUM PA

SEWILAYAH KOORDINATOR MADIUN

Ponorogo, Jum’at, 14 Juni 2019

KPTA SURABAYA Drs. H. Bahrussam Yunus, SH., MH memimpin langsung diskusi hukum PA se wilayah koordinator Madiun yang diadakan di Pengadilan Agama Ngawi, Jum’at 14 Juni 2019. Kedatangannya di Pengadilan Agama Ngawi didampingi oleh seorang Hakim Tinggi Drs. H. Gufron Sulaiman, SH., MH dan bertujuan untuk melakukan pembinaan melalui acara diskusi Hukum yang diadakan secara berkala.

 

Diskusi hukum ini diselenggarakan atas inisiatif PTA Surabaya ini diikuti oleh seluruh Ketua, Wakil Ketua para hakim, Panitera dan Sekretaris serta Wakil Panitera dari (6) enam Pengadilan Agama yang masuk dalam wilayah koordinator Madiun, salah satunya adalah Pengadilan Agama Ponorogo.

Untuk menghadiri acara diskusi Hukum tersebut Pengadilan Agama Ponorogo memberangkatkan Ketua, Wakil Ketua, seluruh hakim, Panitera dan wakil Panitera.

Acara yang dimulai jam 08.30 WIB tersebut diawali dengan rangkaian formal acara pembukaan oleh KPTA Surabaya Drs. H. Bahrussam Yunus, SH., MH.

Saat membuka dan memberikan pengantar dalam acara diskusi tersebut, KPTA Surabaya menekankan pentingnya acara seperti diskusi hukum tersebut bagi seluruh aparatur Peradilan Agama dalam rangka pengayaan sumberdaya. Lebih lanjut pria kelahiran Pare Pare tersebut mengungkapkan bahwa acara diskusi-diskusi hukum seperti ini akan dikembangkan lagi, sehingga tidak hanya terfokus kepada para hakim saja, namun perlu juga dibuat secara khusus bagi Panitera Pengganti bahkan jurusita dan jurusita Pengganti. “Nanti akan kita kembangkan dan adakan juga acara diskusi ini khusus untuk Panitera Pengganti dan Jurusita”, tegasnya.

Lebih lanjut ia juga memberikan ilustrasi bahwa saat ini kemampuan hakim-hakim diseluruh Indonesia dalam pelaksaan tugas pokok sebagai hakim tidak seperti yang diharapkan. Kebanyakan Hakim mulai banyak disibukkan degan tugas-tugas di luar tugas pokoknya sebagai hakim sehingga berimplikasi kepada terabaikannya tugas-tugas pokok terkait penanganan perkara secara baik dan benar. Untuk itu, menurutnya, meskipun tuntutan saat ini hakim tidak bias menghindar dan mesti mengikuti kebijakan-kebijakan dari Badilag, hal itu seharusnya tidak membuat hakim larut dan cenderung mengabaikan tugas-tugas pokoknya sebagai pemeriksa dan pemutus perkara. “Tantangan PA-PA di Jawa Timur sekarang beda jauh dengan zaman dulu, karena perkaranya sudah sangat bervariasi, jadi harus diminimalisir kesalahan”, ujarnya.

“Tantangan lain, kebijakan Dirjen Badilag, dari APM, SIPP mingguan dimana kita masih mendominasi ditingkat nasional, bahkan penilaian ZI di Mahkamah Agung, nilai tertinggi juga diraih oleh PA Mojokerto yang harus dipertahankan”, tambahnya.

Menyinggung tentang kelemahan, mantan KPTA Bandung yang juga bekas hakim Pengawas di Mahkamah Agung tersebut mengungkapkan hakim banyak yang lemah dalam teknis perkara. “Kelemahan kita sekarang banyak dalam teknis perkara, dan ini merata di seluruh Indonesia. Untuk mengatasinya kita adakan acara-acara seperti diskusi hukum ini” pungkasnya sebelum membuka acara diskusi secara resmi.

Membedah Putusan Tetang Perlawanan Eksekusi

Acara diskusi hukum yang bertemakan Peningkatan Kualitas Putusan dan Administrasi Peradilan Agama diikuti dengan antusias  oleh seluruh peserta dari 6 Pengadilan Agama. Diskusi dipandu oleh Hakim Tinggi PTA Surabaya Drs. H. Gufran Sulaiman, SH., MH dengan membentuk 3 kelompok dari para peserta. Tiga kelompok diskusi yang masing-masing kelompok terdiri dari Hakim, Panitera, Wakil Panitera dan Sekretaris diminta untuk membahas dan mendiskusikan serta mengkritisi putusan perlawanan eksekusi dari salah satu Pengadilan Agama di wliayah PTA Surabaya yang sengaja disembunyikan nama dan identitasnya.

Masing-masing kelompok diskusi mulai membahas putusan perlawanan terhadap eksekusi tersebut dengan penuh semangat. Proses pembedahan terhadap berkas putusan perlawan tersebut dimulai oleh masing-masing kelompok dari judul putusan sampai kepada amar putusannya. Para peserta diskusi di masing-masing kelompok bergantian mengemukakan argumentasinya dalam rangka mengkritisi dan membedah isi putusan. Diskusi semakin hangat dan sengit ketika masing-masing kelompok melalui juribicara masing-masing mempresentasikan hasil temuan kelompoknya terhadap putusan tersebut yang kemudian ditanggapi oleh kelompok lain dengan gaya dan caranya masing-masing. Ada yang menanggapi dengan mimik yang serius, disamping ada pula yang mengkritisinya sambil melontarkan jok-jok yang bikin peserta lain tertawa.

Diskusi makin hidup dan peserta semakin bergairah saat disela-sela diskusi tersebut KPTA Surabaya dengan gayanya yang khas memberikan arahan-arahan untuk mengarahkan diskusi supaya lebih terarah dan lebih focus dalam membahas masalah teknis penanganan perkara khususnya dalam perkara perlawanan.

Setelah acara diskusi selesai, KPTA Surabaya kembali memberikan pembinaan terkait dengan tema diskusi. Kali ini ia menekankan tentang pentingnya setiap hakim, baik Ketua Majelis ataupun Hakim Anggota dalam menangani perkara saling bekerja sama, memiliki managemen yang baik, serta teknik yang mumpuni. “hakim harus memeriksa perkara dengan sebaik-baiknya, dimulai dari gugatan. Dalam persidangan hakim harus bekerja sama, bukan sama-sama bekerja, harus punya managemen dan teknik” pungkasnya. (ai/PA.Po)

Add comment


Security code
Refresh

  • Bantuan Hukum
  • Permohonan Informasi
  • Pengaduan

Prosedur Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

posbakumMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Selengkapnya

Prosedur Permohonan Informasi

typo colorSecara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik

Selengkapnya

Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

pengaduanSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Selengkapnya

Aplikasi-Aplikasi Pendukung

pengaduan         simari         komdanas 

dirput         sikep         abs

lpse         jdih         perpustakaan

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Ponorogo

Jl. Ir. H. Juanda No. 25 Ponorogo
Kode Pos : 63418

Telp: 0352 - 481133
Fax: 0352 - 481133

Email : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Tautan Aplikasi