logo5

7 Program Prioritas

Pengadilan Agama Ponorogo menindak lanjuti secara aktif, partisipatif dan inovatif 7 (tujuh) program prioritas yang telah ditetapkan oleh Dirjen Badilag MA-RI, yang meliputi : Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
7 Program Prioritas

Pencanangan Zona Integritas

Video pencanangan pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Ponorogo. Adalah upaya untuk mewujudkan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
Pencanangan Zona Integritas

Pendaftaran Melalui E-court

Adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.
Pendaftaran Melalui E-court

Tutorial Gugatan Ekonomi Syariah

Video yang berisi tentang cara penyelesaian perkara ekonomi syariah dengan acara yang sederhana
Tutorial Gugatan Ekonomi Syariah

SIWAS

Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.
SIWAS

jadwal sidang  Pengadilan Agama memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak yang sedang berperkara.

sipp  Melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), anda akan mengetahui tahapan dan riwayat perkara.

biaya perkara  Estimasi panjar biaya yang dibayar oleh pihak yang berperkara dalam proses penyelesaian suatu perkara.

dirput  Sistem berbasis web yang dimiliki Mahkamah Agung untuk mempublikasikan putusan Pengadilan Agama Ponorogo.

sisa panjar  Daftar Pengembalian Sisa Panjar perkara yang belum diambil oleh pihak Penggugat/Pemohon.

  • Selamat Datang1
  • Kawasan ZI
  • siwas
  • e court
  • 9 Budaya Malu
  • Posbakum
  • Prodeo
  • STOP Calo

on . Dilihat: 292

PENGADILAN AGAMA PONOROGO CANANGKAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

zona integritas

 

Ponorogo | PA Ponorogo

Selasa (19-02-2019) Bertempat diruang sidang cakra PN Ponorogo, Pengadilan Agama Ponorogo menandatangani pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM).

Dalam acara yang dihadiri oleh Bupati Ponorogo beserta jajaran forkopimda tersebut, Ketua Pengadilan Agama Ponorogo, Drs. H. Asrofi, S.H., M.H. menyampaikan bahwa penandatanganan ZI ini bertujuan untuk menciptakan Pengadilan Agama Ponorogo yang bebas dari korupsi serta menciptakan pelayanan publik yang bersih, mudah dan berkualitas.

 

Selain itu Pengadilan Agama Ponorogo juga bertekad untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada para pencari keadilan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu sehingga para pencari keadilan akan sangat mudah mengakses semua layanan pada Pengadilan Agama Ponorogo dan tidak perlu lagi menggunakan jasa calo dalam berperkara di Pengadilan Agama Ponorogo.

“Dengan adanya pelayanan terpadu satu pintu ini, masyarakat tak perlu takut lagi untuk datang ke Pengadilan Agama Ponorogo, karena semua kebutuhan masyarakat pencari keadilan sudah tersedia disitu, termasuk layanan informasi dan Pos Bantuan Hukum untuk masyarakat yang kurang mengerti tentang hukum maupun prosedur beracara di Pengadilan Agama” ungkap Ketua Pengadilan Agama Ponorogo, Asrofi.

 

Sementara itu Bupati Ponorogo, Ipong Muchlissoni sangat mendukung apa yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Ponorogo ini. Nantinya masyarakat juga tidak perlu takut lagi berurusan dengan pengadilan. 

“Karena pelayanannya bebas dari pungli dan para pegawai baik ASN ataupun yang lainnya menolak korupsi,” ujarnya.

Kemajuan pelayanan prima yang ada di Pengadilan Agama Ponorogo ini suatu hal yang patut diapresiasi demi Ponorogo yang Maju, Berbudaya, dan Religius.

Add comment


Security code
Refresh

  • Bantuan Hukum
  • Permohonan Informasi
  • Pengaduan

Prosedur Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

posbakumMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Selengkapnya

Prosedur Permohonan Informasi

typo colorSecara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik

Selengkapnya

Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

pengaduanSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Selengkapnya

Aplikasi-Aplikasi Pendukung

pengaduan         simari         komdanas 

dirput         sikep         abs

lpse         jdih         perpustakaan

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Ponorogo

Jl. Ir. H. Juanda No. 25 Ponorogo
Kode Pos : 63418

Telp: 0352 - 481133
Fax: 0352 - 481133

Email : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Tautan Aplikasi